Berita Terbaru

TIM BIDKUM POLDA BALI MELAKSANAKAN SOSIALISASI PERKAP NOMOR 2 TAHUN 2016 DI POLRES TABANAN

Polda Bali – Polres Tabanan. Berdasarkan surat  perintah Kapolda Bali nomor : Sprin / 139 / I / 2017, tanggal 22Januari   2017,  perihal perintah kepada Tim Bidkum Polda Bali untuk mensosialisasikan Perkap Nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Berkaitan dengan prihal tersebut, pada hari Rabu  tanggal  1Pebruari 2017pukul 08.30wita – 11.00 wita, bertempat di Aula Wisnu Hartono Polres Tabanan, Tim Bidkum Polda  Bali melaksanakan kegiatan sosialisasiPerkap Nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesiadan mensosialisasikan Surat Edaran Kapolri nomor : SE / 8 / V / 2016 tentang Kepemilikan barang mewah dan usaha bagi anggota Polri.

Atas seijin Kapolres Tabanan, Kabag Ops Polres Tabanan KOMPOLI GEDE PUTU PUTRA ASTAWA, S.H.mewakili Kapolres Tabanan menyambut kedatangang tim Sosialisasi dari Bid Kum Polda Bali di Polres Tabanan, selanjutnya Kabag Ops mengarahkan Tim Bidkum Polda Bali menuju tempat kegiatan Sosialisasi di Aula Wisnu Hartono Polres Tabanan.

Giat sosialisasi diikuti oleh : Para Kasatfung, para Kapolsek, Perwira Staf Polres Tabanan, perwakilan Bag, Sat, Si dan perwakilan masing-masing Polsek 10 orang anggota jumlah peserta yang hadir mengikuti kegiatan sebanyak 120 orang.

Adapun anggota tim dari  Bid Kum Polda  Bali yang menyajikan materi sosialisasi  adalah :

1.    AKBP A.A WIRAHATININGSIH, S.H. MH jabatan Kasubbidsunluhkum ( Ketua Tim ).

2.    KOMPOL I WAYAN SEDENG, S.H jabatan Kaurkermalem( anggota ).

3.    KOMPOL I KETUT GD SUASTIKA, S.H jabatan kaur Kum ( anggota )

4.    PEMBINA AGUS WIRAWAN, S.H. jabatan kaursunkum ( anggota ).

PELAKSANAAN KEGIATAN :

Kegiatan dibuka dan diawali kata pengantar oleh Kabag Ops Polres TabananKOMPOL I GEDE PUTU PUTRA ASTAWA, S.H. menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Bid Kum Polda Bali di Polres Tabanan, sekalian mewakili Kapolres Tabanan karena Kapolres sedang ada kegiatan di luar Kesatuan, kemudian menyampaikan penekanan kepada anggota yang mengikuti kegiatan agar mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai dan sungguh-sungguh, gunakan kesempatan ini untuk menggali Ilmu dengan harapan dapat dimengerti, dipahami, bila ada yang belum mengerti supaya menanyakan kepada TIM, selanjutnya Kabag Ops menyerahkan waktu dan kesempatan kepada Tim Binkum Polda Bali.

Materi Sosialisasiyang disajikan Tim Bidkum Polda Bali :

1.    AKBP A.A WIRAHATININGSIH, S.H. M.H( ketua Tim )menyajikan materi secara umum, terkait dengan Perkap nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian Pelanggaran Disiplin anggota Kepolisian Negara RI, terkait dengan Surat Edaran Kapolri nomor : SE / 8 / V / 2016 tentang Kepemilikan barang mewah dan usaha bagi anggota Polri,  keberadaan Sat Gas Saber pungli, serta penekanan untuk selalu patuh dan taat dengan norma-norma yang berlaku, taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.    KOMPOL I WAYAN SEDENG, S.H secara bergantiandengan KOMPOL I KETUT GD SUASTIKA, S.H menyajikan materiPerkap nomor 2 tahun 2016tentang Penyelesian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya sbb :

a.   tujuan Perkap nomor 2 tahun 2016 disosialisaikan adalah : untuk Pengaturan Penyelesaian Pelanggaaran Disiplin Anggota Polri sehingga dapat dijadikan acuan / panduan :

–    sebagai pedoman & keseragaman Administrasi Ops dlm rangka membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan dilikungan Polri.

–    menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggotat Polri.

–    untuk menjamin kepastian Hukum dalam rangka penegakan peraturan disiplin dan pembinaan karier anggota Polri dengan prinsip :  legalitas, profesionalisme, akuntabel, kesamaan hak, kepastian Hukum, keadilan, praduga tak bersalah, transparan, cepat dan tepat.

–    Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman adalah Ankum dan atau atasan Ankum.

–    Ankum secara berjenjang :   Ankum berwenang penuh, Ankum berwenang terbatas dan  Ankum berwenang sangat terbatas.

b.    tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin : diawali adanya laporan / pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang, penjatuhan hukuman disiplin, pelaksanaan hukuman, pencatatan personil,

c.   kewenangan Ankum : menjatukan hukuman disiplin thd terduga pelanggar yang berada di kesatuan yang dipimpinnya, meliputi  : teguran tertulis, mengikuti pendididkan paling singkat 6 bln dan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala paling singkat 3 bln paling lama 1 tahun, penundaan  kenaikan  pangkat utk paling singkat 1 periode dan paling lama 1 tahun,  mutasi yang bersifat Demosi,  pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling singkat 7 hari dan paling lama 21 hari.

d.   Pejabat Ankum tingkat Polres Kapolres dan Waka Polres, dalam Ankum menjatuhkan hukuman ada hal-hal yang memberatkan apa bila : Negara atau Wilayah tempat bertugas dalam keadaa darurat, Dalam operasi kepolisian, Dalam kondisi siaga.

e.   Kewenangan Provos : melakukan  pemanggilan & Pemeriksaan, membantu Pimpinan  dalam menyelengarakan pembinaan dan gaktibplin, serta pelihara tatib kehidupan angota Polri.

3.     PEMBINA AGUS WIRAWAN, S.H menyajikan materi terkait Surat edaran Kapolri nomor : SE/ 6 / V / 2016 ttg kepemilikan barang mewah dan usaha bagi anggota  Polri diantaranya sbb :

–   dalam rangka mempercepat terwujudnya aparatur Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta sebagai manefestasi program prioritas Kapolri pada penataan kelembagaan serta sbg implementasi revolusi mental di lingkungan Polri, maka dipandang perlu menetapkan pedoman kepemilikan barang mewah dan usaha  bagi anggota Polri.

–   adapun tujuannya : menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas, wewenang umum dan khusus Kepolisian Negara RI, memantapkan profesionalisme. integritas, dan akuntabilitas anggota Polri, mewujudkan pola hidup sederhana bagi anggota Polri, mengatur tata cara usaha bagi anggota Polri, menyamakan komitmen untuk tidak melakukan tindakan  korupsi, kolusi dan nepotisme dalam melaksanakan tugas.

–   prinsip-prinsip kepemilikan barang mewah dan usaha bagi anggota Polri :  kepatuhan dan kewajaran, yaitu kepemilikan usaha dan barang mewah serta penggunaannya dilakukan secara patut dan wajar sesuai kebutuhan pokok, kesederhanaan, yaitu setiap penampilan anggota Polri mengutamakan kesederhanaan, bersahaja dan tdk berlebihan dlm kehidupan sehari-hari.

Rangkaian kegiatan sosialisasi berjalan tertib, lancar, setelah Tim selesai menyajikan materi, selanjutnya acara Tanya jawab,  selesai acara Tanya jawab Tim meninggalkan Polres Tabanan.

Facebook Comments