Berita Terbaru

Sosialisasi Saber Pungli di Polres Tabanan

Dalam rangka untuk mengetahui, dapat memahami dan mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas pengemban fungsi harkamtibmas sebagai pengayom, pelindung, pelayan, penegakan hukum kepada masyarakat,  Pada Hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 pukul 09.00 wita s/d 10.30 wita Tim Sosialisasi  Saber Pungli melaksanakan sosialisasi kepada Personel Polri Polres Tabanan  dan PNS  bertempat di Aula Wisnu Hartono Polres Tabanan.

Sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden nomor : 87 tahun 2016 tentang Sat Gas Sapu Bersih Pungutan Liar ( Saber Pungli ),  yang disajikan Tim Saber Pungli  oleh Bapak Kasat Binmas Polres Tabanan Ajun Komisaris Polisi I NENGAH DARMA,S.H., didampingi Kasubbag Hukum Polres Tabanan Ajun Komisaris Polisi MOHAMAD TAHIR,  yang diikuti 90 personel perwakilan dari Sat, Bag,Fungsi dan Perwakilan Personel Jajaran Polsek  se Polres Tabanan, kegiatan ini dilaksanakan atas seijin Kapolres Tabanan Ajun Komisaris Besar Polisi MERSDIANTO,S.H., S.I.K.,

Meteri sosialisasi  yang disajikan Ajun Komisaris Polisi I NENGAH DARMA,S.H., diantaranya sebagai berikut :

– Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 180/ 352 / 02 / Hk  & Ham / 2016 tentang

– Pembentukan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada Pemerintahan Kabupaten Tabanan Tahun 2016 sebagai berikut

  1. Pengendali/Penanggung Jawab  : Bupati/Wakil Bupati
  2. Pengarah/Pembina ; Kapolres, Kajari, Ketua PN, Dandim, Sekda
  3. Ketua Pelaksana ; Waka Polres Tabanan,
  4. Wakil Ketua  ; Inspetur Kab Tabanan, Kasi Intel Kajari
  5. Tim Ahli ; Kepala Fkub, Kepala Bappeda Kab Tbn
  6. Sekretaris  I ;   Ass Pemerintahan Dan Kesra Sekda
  7. Sekretaris  II ; Kabag Sumda Polres,

– ( Empat ) kelompok kerja tim saber pungli Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

1.    Pokja Tim Intelejen ; Ketua ; Kasat Intel, Waka ; Jaksa Pratama.

2.    Pokja Tim Pencegahan ; Ketua ; Kabag Hukum & Ham Setda , Waka I ; Kasat  Binmas, Waka Ketua II ; Kasubag Kum  Bag Sumda

3.    Pokja Tim Penindakan ; Ketua I ; Kst Reskrim, Ketua II Kasi Pidum, Ketua III ; Kasat Pol Pp

4.    Pokja Tim Yustisi ; Ketua ; Kasi Pidus Kajari, Waka Ketua ; Kanit Sat   Reskrim

Pungli adalah pengenaan biaya atau pungutan ditempat yg seharusnya tidak ada biaya dikenakan  atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan.  Sehingga pungli dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.

Pasal 368 KUHP: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan  diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk  memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah  kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang  atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pengertian Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara

  1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (fee), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,   Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pada UU 20/2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap
  2. Membangun sistem pencegahan dini dan pemberantasan pungl.
  3. Dampak Pungli :  Ekonomi Biaya Tinggi, Rusaknya Tatanan Masyarakat,  Hambat Pembangunan, Masyarakat Dirugikan, Ketidakpercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah
  4. Wewenang Satgas Saber Pungli :
  • Melakukan pul data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
  • Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaks operasi pemberantasan pungli
  • Melakukan operasi tangkap tangan (ott)
  • Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemda  untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan per-uu-an
  • Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaks tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemda
  • Melaks evaluasi kegiatan pemberantasan pungli Karena perkembangan teknologi

Mengapa mereka melakukan pungli :

  1. Gaya hidup yang konsumtif
  2. Tidak ada keteladanan dari pimpinan
  3. Gaji belum mencukupi
  4. Kebutuhan hidup
  5. Keserakahan/tidak merasa puas
  6. Budaya pungli sudah berurat berakar dalam masyarakat.

Adapun tujuan dilaksanakan sosialisasi pungli agar personel Polri dan PNS Polres Tabanan tidak melakukan pungutan liar diluar ketentuan atau ketentuan-ketentuan  yang mengatur, serta menjauhi kegiatan pungli, dalam pelaksanaan tugas dibidang  pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan terhadap personel Polri Polres Tabanan, Kegiatan aman, tertib dan lancar.

Facebook Comments