Berita Terbaru

Rakor Penerbitan Ijin Keramaian

Waka Polres Tabanan Komisaris Polisi LEO MARTIN PASARIBU,SIK,M.H,  atas seijin Kapolres Tabanan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi terkait dengan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) mekanisme penerbitan Surat Ijin Keramaian dan Surat Ijin Pemberitahuan,  Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 pukul 09.30 wita bertempat di Ruangan Rapat Utama Polres Tabanan.

Rapat koordinasi yang dipimpin Waka Polres Tabanan diikuti Kabag Ops Polres Tabanan Komisaris Polisi I GEDE PUTU PUTRA ASTAWA,SH.Kapolsek Pupuan, Para Kanit Intel Polres Tabanan, Kanit dan Panit Intel Polsek Jajaran Polres Tabanan,  dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Instansi, Organisasi Politik , sehubungan penerbitan Surat Ijin Keramaian dan Surat Ijin Pemberitahuan yang dikeluarkan Kepolisian baik tingkat Polsek maupun Polres Tabanan.

Pada rapat tersebut point penting yang disampaikan Waka Polres Tabanan dalam menerbitan surat Ijin keramaian dan Surat Ijin Pemberitahuan mengacu pada Standar Operasional Prosedur ( SOP ) perijinan dari Sat Intelkam Polres Tabanan, mari kita lihat kembali SOP yang sudah ada bila kurang pas atau tidak sesuai, adakan revisi atau perbaikan-perbaikan mekanismenya, karena bila sudah terbit surat ijin keramaian atau Surat Ijin Pemberitahuan kepada masyarakat atau organisasi tentunya dibutuhkan personel fungsi terkait dalam pengamanan kegiatan,  Satuan Intelijen harus sudah bisa menentukan/memprediksi ancaman (potensi gangguan )atau  kerawanan-kerwanan setiap penggal kegiatan guna memploting personel pengamanan sesuai dengan kebutuhan personel dan adakan koordinasi yang baik dengan Bag Ops dalam penggunaan personel pengamanan.

Arahan Waka Polres Tabanan selesai kemudian dilajutkan beberapa penekanan dari Kabag Ops Komisaris Polisi I GEDE PUTU PUTRA ASTAWA,SH  sebagai berikut

a. Pertemuan yang memerlukan Ijin :

  • Pesta  :

–  Setiap orang, organisasi non-pemerintah baik organisasi politik maupun organisasi bukan politik, lembaga keilmuan, yang menyelenggarakan pesta di tempat umum  atau tempat yang dapat dikunjungi  oleh setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat, harus memiliki izin.

–  Bentuk pesta berupa : pekan raya, festival, bazar, dan bentuk pesta lainnya yang diselenggarakan di tempat  umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang dari berbgai lapisan masyarakat.

  • Keramaian :

–  Setiap orang, organisasi non-pemerintah baik organisasi politik maupun organisasi bukan politik,lembaga  keilmuan,yang menyelenggarakan keramaian secara temporer di tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat, harus memiliki izin.

–  bentuk keramaian berupa : pasar malam , pameran, pekan raya, festival, bazar, pertunjukan ketangkasan atau  atraksi, dan bentuk keramaian lainnya yang diselenggarakan secara temporer di tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang dari berbgai lapisan masyarakat.

  • Pawai :

– Setiap orang, organisasi non-pemerintah baik organisasi politik maupun organisasi bukan politik,lembaga keilmuan, lembaga keilmuan, yang menyelenggarakan pawai di jalan umum, harus memiliki izin.

– Bentuk pawai berupa : pawai alegoris, karnaval, pertunjukan ketangkasan atau atraksi dan bentuk pawai lainnya yang diselenggarakan di jalan umum.

b. Tata pengajuan Ijin :

  • Permintaan izin dan pemberitahuan diajukan secara langsung oleh penyelenggara atau wakilnya yang sah, paling lambat 7 (tujuh ) hari sebelum penyelenggaraan pertemuan.
  • Permintaan izin pemberitahuan harus diajukan secara tertulis dengan memuat secara jelas mengenai tujuan, sifat, tempat, waktu pertemuan , penanggung jawab, dan perkiraan jumlah hadir dlm pertemuan.
  • Pejabat yang berwenang memberikan izin harus memberi jawaban atas permintaan izin paling lambat 3 ( tiga )  hari sebelum penyelenggaraan pertemuan.
  • Pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan harus memberikan surat tanda terima pemberitahuan atas pemberitahuan yang diajukan paling lambat 3 hari sebelum penyelenggaran pertemuan
  • Apabila dalam waktu 3 hari sebelum pertemuan diselenggarakan , pejabat yang  berwenang memberikan izin tidak memberikan jawaban atas permintaan izin yang telah diajukan secara sah, dianggap telah memberikan izin.
  • Apabila dalam jangka waktu 3 hari sebelumnya pertemuan diselenggarakan pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan tidak memberikan surat tanda terima pemberiatahuan , sudah dianggap telah mengetahui akan diselenggarakan pertemuan.
  • Saya minta kepada fungsi yang menerbitkan Surta Ijin  baik di Polres Tabanan maupun Jajaran Polsek se Polres Tabanan agar mengadakan koordinasi sebaik-baiknya dengan Bag Ops, sehingga dari Bag Ops bisa menyiapkan pergelaran personel  dalam pengamanan kegiatan maupun jalur-jalur yang menuju lokasi kegiatan, Penerbitan Surat Ijin harus diketahui pimpinan ( Kapolres maupun Waka Polres Tabanan )

Kegiatan rapat koordinasi hingga berakhir berlangsung aman dan tertib.

Facebook Comments